Komitmen Politik M. Rasyid Rajasa

#BANTURAKYAT

Hampir setiap hari, sejak tiga tahun lalu, M Rasyid Rajasa berinteraksi dengan warga dan komunitas di Kota Bandung dan Kota Cimahi. Baik sebagai Ketua DPD PAN Kota Bandung, Caleg, maupun sebagai masyarakat biasa. Dari interaksi tersebut, ia mendapatkan banyak curhatan dan keluhan dari warga. Mulai dari isu pendidikan, kesehatan, hingga lingkungan hidup. Sebagai calon anggota legislatif pusat (DPR RI), Rasyid berkomitmen untuk memperjuangkan kepentingan warga. 

Tentu tidak semua hal bisa diatasi dalam satu waktu. Rasyid juga menegaskan bahwa DPR bukanlah lembaga eksekutif, yang bisa langsung menjalankan program. Namun sebagai legislatif, DPR memiliki power untuk menyusun kebijakan publik yang berpihak kepada rakyat.

Bertolak dari Visi dan Misi PAN, dan juga temuan data dan fakta di lapangan, Rasyid BERKOMITMEN MEMPERJUANGKAN KEBIJAKAN YANG BERPIHAK PADA RAKYAT. Khususnya kebijakan di lima bidang, yaitu:

  • Pendidikan untuk Semua : Salah satu ukuran kemajuan suatu negara, terletak pada kualitas pendidikannya. Semakin baik pendidikan, maka Sumber Daya Manusia (SDM) yang dihasilkan juga semakin kompetitif. Dengan SDM yang kompetitif, akan mempercepat kemajuan kita. Saat ini sistem pendidikan Indonesia berada di peringkat 54 dari total 78 negara. Dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, posisi Indonesia masih dibawah Singapura, Malaysia dan Thailand. Seharusnya dengan alokasi APBN untuk pendidikan yang sebesar 20%, kita bisa meningkatkan kualitas pendidikan lebih baik lagi. Oleh karenanya, Rasyid bertekad memperjuangkan optimalisasi APBN untuk pendidikan agar tepat sasaran, terbuka bagi semua kalangan, dan adanya peningkatan kesejahteraan bagi tenaga pendidik.

  • Kesehatan untuk Hidup Sejahtera : Dalam kesepakatan global di PBB, Kesehatan warga mejadi salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Agar tercipta kehidupan yang sehat, sehinga dapat berdampak pada kesejahteraan bagi semua orang. Indikatornya dapat dilihat melaui pemenuhan gizi masyarakat, sistem kesehatan nasional, akses kesehatan dan reproduksi, Keluarga Berencana (KB), serta sanitasi dan air bersih. DPR berwenang mengawal kebijakan pemerintah dari segi anggaran dan kebijakan. Dengan begitu, Rasyid yakin mampu memperjuangkan hak-hak warga Dapil I Jabar untuk mewujudkan hidup sehat dan sejahtera.

  • Pendapatan & Daya Beli Masyarakat : Kemampuan setiap orang untuk mencukupi kebutuhannya, sangat dipengaruhi dari sejuah mana ketersediaan akses terhadap pekerjaan. Dengan bekerja, maka setiap orang bisa membeli makanan, pakaian, serta kebutuhan lainnya. Termasuk meningkatkan daya beli. Meski begitu, tidak semua warga di Indonesia mendapatkan akses yang sama atas pekerjaan. Ketatnya persaingan dan tuntutan dunia kerja akan keahlian dan pendidikan, membuat mereka tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Dalam jangka panjang, hal ini akan memicu melebarnya rasio gini (kesenjangan) yang tidak sehat bagi ekonomi secara keseluruhan. DPR memiliki ruang untuk melakukan pengawasan terhadap program-program pemerataan, sehingga semua kelompok dalam masyarakat, memiliki akses yang relatif sama atas pekerjaan dan pendapatan.

  • Infrastruktur untuk Pertumbuhan Ekonomi : Pembangunan infrastruktur memberikan peranan yang sangat penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Baik di tingkat nasional maupun daerah, serta mengurangi pengangguran, mengentaskan kemiskinan dan tentunya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karenanya, DPR dapat memaksimalkan fungsinya dalam penyusunan kebijakan publik, pengawasan, serta penganggaran, untuk mengawal pembangunan infrastruktur hingga ke kabupaten, kota, kecamatan hingga desa. Rasyid akan fokus dalam memperjuangkan infrastruktur dasar untuk warga Kota Bandung dan Kota Cimahi, seperti jalan raya, pedestrian, irigasi, dan sebagainya. 

  • Pembangungan yang Berwawasan Lingkungan : Pembangunan yang berwawasan lingkungan memiliki setidaknya tiga indikator. Pertama, meminimalisir pemborosan penggunaan SDA. Kedua, tidak ada polusi dan dampak lingkungan lainnya. Ketiga, kegiatan harus dapat meningkatkan sumber daya alam yang dapat didaur ulang. Untuk memastikan ketiganya berjalan sesuai ketentuan, pemerintah harus berpegang pada Amdal yang pro lingkungan dan pro pelestarian alam. DPR memiliki peran penting dalam memastikan pembangunan yang sesuai dengan Amdal, sehingga tidak terjadi kerusakan dan menjaga keselamatan warga. Rasyid dengan pengetahuannya dalam industri, memiliki komitmen untuk mengawal pembangunan yang tidak merusak alam.
Program dan Visi Misi M Rasyid Rajasa