Penyebab Pengangguran Bukan Hanya Masalah Rendahnya Skill – “Skill Mismatch” atau ketidakcocokan antara skill pelamar dengan lowongan pekerjaan kerap kali di kambing hitamkan sebagai penyebab pengangguran. Padahal lebih dari itu, masalah pengangguran juga disebabkan oleh permasalahan lain yang lebih bersifat struktural. Masalah struktural ini didefinisikan sebagai masalah besar yang disadari sejak lama dan berlangsung secara sistematis.

Berkenaan dengan “skill mismatch” pemerintah sebenarnya sudah berusaha keras untuk menangani permasalahan ini. Aktivasi yang dilakukan pemerintah, melalui program peningkatan skill di Balai Latihan Kerja (BLK), ataupun melalui program prakerja dengan menggandeng pihak swasta. Disisi lain, pemerintah juga terus membuka pintu kepada pihak asing agar membuka perusahaannya di Indonesia. Ditengah menjamurnya perusahaan industri dan mudahnya mendapatkan program pelatihan kerja, mengapa serapan tenaga kerja kita masih rendah?.

Mari kita tengok Kota Cimahi, Kota penyangga ibukota provinsi yang kini bertransformasi menjadi kota industri. “Kota Tekstil” adalah julukan Kota Cimahi saat ini, selain tentunya julukan “Kota Tentara” yang didasarkan pada banyaknya fasilitas militer di kota ini. Data dari BPS menyebut, terdapat 428 perusahaan industri yang ada di Kota Cimahi. Dari jumlah tersebut, perusahaan tekstil memiliki jumlah paling banyak, 178 perusahaan. Disusul perusahaan fashion (48), logam (34), logam dasar (34), makanan dan minuman (31). Jumlah ini diprediksi lebih banyak seiring dengan membaiknya iklim perekonomian pasca Covid-19.

Penyebab Pengangguran Bukan Hanya Masalah Rendahnya Skill

Menjamurnya perusahaan industri tentunya membawa dampak positif bagi kas daerah. BPS menyebut, sektor industri menyumbang 46,31 persen Produk domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Cimahi, dari total 34,25 Triliun PDRB Kota Cimahi 2021. Namun, menjamurnya perusahaan industri di cimahi ternyata tidak dibarengi dengan pengawasan dan tata kelola yang baik dari pemerintah kota. Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) di tahun 2015 pernah mengkritisi semrawutnya penataan kawasan industri di Kota Cimahi. APINDO menilai jika kawasan industri di Cimahi tumbuh tak beraturan, dan tidak memiliki saluran air dan limbah yang baik.

Banyaknya perusahaan industri di Kota Cimahi, nyatanya tidak berdampak signifikan pada penurunan tingkat pengangguran di Kota Cimahi. Data BPS pada tahun 2022 menyebut bahwa jumlah pengangguran di Cimahi mencapai 10,77%. Lebih sedikit 0,01% dari Kota Bogor yang menduduki peringkat satu daerah dengan tingkat pengangguran tertinggi di Jabar. Perusahaan industri yang ada di cimahi (428) hanya menyerap 106.936 tenaga kerja. Jika dirata-ratakan 1 perusahaan di Kota Cimahi hanya menyerap 249 tenaga kerja. Sementara, jumlah pengangguran di Kota Cimahi pada tahun 2022 adalah 38.193 orang.

Jika permasalahan pengangguran hanya disandarkan pada masalah keterampilan dan memperbanyak investasi dan mempermudah izin perusahaan industri adalah solusinya, maka diperlukan 153 perusahaan untuk menyerap seluruh pengangguran di Cimahi. Ini dengan asumsi satu perusahaan menyerap 250 tenaga kerja. Lantas jika perusahaan industri terus menjamur dan tak dibatasi, Tak dapat dibayangkan bagaimana dampaknya terhadap lingkungan kota.

Jika melihat berbagai fakta dan data diatas, nampaknya tidak adil jika kita terus menjadikan rendahnya skill sebagai kambing hitam penyebab tingginya pengangguran di Indonesia.

Masalah Struktural Adalah Penyebab Tingginya Angka Pengangguran!

Setidaknya terdapat dua masalah struktural dalam upaya pengentasan angka pengangguran di Indonesia. Pertama, masih banyaknya berbagai praktik pungutan liar yang merugikan pengusaha. Pada prakteknya pungutan liar bukan hanya terjadi di jalanan saja melainkan dari proses perizinan. Praktek “pungli” ini tentunya sangat merugikan bagi pengusaha. Bukan tanpa upaya, pemerintah juga sudah mencoba untuk memberantas pungutan liar. Tentu masih segar dalam ingatan ketika Presiden Jokowi memberikan instruksi untuk memberantas pungutan liar di pelabuhan dan bandara.

Perlu upaya lebih terstruktur dan massif agar permasalahan pungutan liar ini dapat terselesaikan. Tak adanya pungutan liar tentunya akan memberikan ketenangan kepada para pengusaha untuk berusaha di Indonesia. Padahal menurut riset yang dilakukan oleh World Bank, penyebab utama penghambat investasi adalah pungutan liar. Menurut World Bank, dari 100 persen biaya produksi sebuah perusahaan 9-12% nya dialokasikan untuk biaya tenaga kerja. Jumlah ini jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan biaya alokasi perusahaan yang mencapai 19-24% hanya untuk pungutan liar.

Kedua, terlalu berpihaknya pemerintah kepada pengusaha. Disahkannya UU Ciptaker adalah salah satu bukti keberpihakan pemerintah kepada pengusaha. Pasalnya disahkannya UU Ciptaker yang baru ketika masih banyaknya problematika permasalahan pekerja itu sendiri. Masih banyak perusahaan di Indonesia yang belum memenuhi hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh pekerja. Seperti: upah minimum yang belum ditepati, ketiadaan jaminan kerja dan masalah lainnya.

Tentunya masih banyak permasalahan sturuktural lainnya yang harus diselesaikan oleh pemerintah sehingga angka pengangguran di Indonesia bisa menurun. Pemerintah seharusnya sadar jika membatasi hak-hak pekerja bukan solusi untuk menarik minat investasi asing. Mengasah keterampilan memang penting dan bermanfaat. Namun, narasi tentang “skill mismatch” antara keterampilan calon pekerja dengan kebutuhan perusahaan nampaknya sudah tidak perlu dinarasikan lagi. Selain karena tidak bisa menggambarkan mengapa angka pengangguran tinggi, narasi “skill mismatch” juga berpotensi untuk membuat para pelamar kerja semakin tidak percaya diri.

BACA JUGA: Kang Rasyid: Kesejahteraan Pendidik Masih Kurang